Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, saat
menemui massa aksi dari tiga elemen
mahasiswa. Syafii mengklaim, janji
politiknya sudah banyak yang terealisasi. Selasa, 19 Agustus 2014 | 17:29 WIB PAMEKASAN, KOMPAS.com - Aktivis dari 3 organisasi kemahasiswaan
Pamekasan, yakni Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan
Solidaritas Mahasiswa (GSM) dan
Gerakan Pemuda Ronggosukowati
(GPRS), menggelar unjuk rasa ke kantor Bupati Pamekasan, Selasa (18/8/2014).
Aksi itu untuk menagih tujuh janji politik
Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, yang
disampaikan ketika mencalonkan sebagai
Bupati Pamekasan pada 2013 lalu.
Muhammad Elman, koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan, dua tahun
menjelang kepemimpinannya di
Pamekasan, 7 janji politik Bupati
Pamekasan tidak ada yang dipenuhinya.
Elman menuding bupati Pamekasan sudah
mengkhianati rakyat Pamekasan. Janji-janji yang disampaikan Syafii, tidak
ada satu pun yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD).
"Kami lihat tidak ada satu pun janji
politiknya bupati Pamekasan yang dirasakan langsung. Jangan khianati
rakyat Pamekasan," tandas Elman.
Janji yang paling ditagih pendemo itu
adalah pemberian honor bagi Guru Tidak
Tetap (GTT) sebesar Rp 900.000 atau
setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pamekasan tahun 2013.
Hingga kini, kata Elman, rakyat
Pamekasan masih belum merasakan janji-
janji manis bupati. Bahkan ada GTT yang
hanya dibayar Rp 150.000 sebulan. Bupati kesal Dituduh mengkhianati rakyat, Syafii
terlihat kesal. Dia menegaskan,
mahasiswa jangan asal tuduh
mengkhianati rakyat sebelum ada
klarifikasi dari dirinya.
"Jangan menuduh saya khianat rakyat sebelum Anda konfirmasi. Saya
mengingatkan saja sebagai orangtua,"
katanya saat menanggapi mahasiswa
pendemo.
Syafii menjelaskan, janji politiknya sudah
dituangkan dalam APBD tahun 2014 ini. Sebab tahun 2013, APBD yang
dikelolanya baru dari Perubahan Anggaran
Keuangan (PAK). Anggaran di APBD murni
2013 sudah dialokasikan oleh bupati
sebelumnya.
Dia menyatakan, janji politik yang sudah direalisasikan tahun ini baru pemberian
anggaran Rp 300 juta untuk setiap desa.
"Anggaran untuk bantuan mushala dan
masjid serta guru ngaji, sudah dinaikkan
tahun ini. Untuk bantuan koperasi syariah,
sudah disiapkan Rp 25 juta per koperasi. Namun yang aktif hanya 5 koperasi saja,"
ungkapnya.
Sedangkan janji-janji lainnya, akan
dituntaskan pada tiga tahun anggaran
selanjutnya. Alasannya, kalau dianggarkan
sekaligus tidak mungkin, sebab APBD Pamekasan tidak cukup untuk membiayai
semuanya.
"Pemerintahan saya masih berjalan satu
tahun setengah. Jadi mohon maaf kalau
baru beberapa saja yang terealisasi,"
tandasnya. Penulis: Kontributor Pamekasan,
Taufiqurrahman
KOMPAS.COM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar